Sidang pertama bpupki

Dokuritsu Junbii Chōsakai ? ) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun
Kaisar Hirohito . Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa
Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan
Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang
Jepang ) dan Raden Pandji Soeroso .
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan
Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945 , Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang :
Dokuritsu Junbi Inkai , dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda [1] , terdiri dari: 12 orang asal Jawa , 3 orang asal Sumatera , 2 orang asal
Sulawesi , 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal
Sunda Kecil ( Nusa Tenggara ), 1 orang asal
Maluku , 1 orang asal etnis Tionghoa.