apa saja kabinet pada masa demokrasi parlementer ??

Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

Kabinet Burhannudian Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956

Pada masa Demokrasi Parlementer diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet. Hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan zaken kabinet (kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahliannya) dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Namun, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi sering kali berubah-ubah, akibatnya kabinet jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Bahkan, partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri. Bahkan partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri.


Berikut kabinet yang pernah memerintah pada masa Demokrasi Parlementer.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang berintikan Partai Masyumi dengan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Tokoh pendukung kabinet ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Sumitro Joyohadikusumo.


Program kerja Kabinet Natsir sebagai berikut :

a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.

b. Menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan.

c. Penyempurnaan angkatan perang.

d. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi sosial.


Kabinet Natsir mulai goyah sejak kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet ini jatuh setelah Hadikusuma dari PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.


2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)

Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi dengan Perdana Menterinya Sukiman Wiryosanjoyo. Program kerja Kabinet Sukiman sebagai berikut :

a. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

b. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan rakyat.

c. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu.

d. Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.


Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI. Penyebab utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cochran.


Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Kabinet ini dianggap telah menyelewengkan Indonesia dari politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Sukiman jatuh setelah PNI dan Masyumi menarik dukungannya.


3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo disebut juga zaken kabinet, karena terdiri atas para pakar di bidangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo dengan program kerjanya sebagai berikut :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kemakmuran, pendidikan dan keamanan rakyat.

c. Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.


Tantangan yang dihadapi Kabinet Wilopo selain kondisi ekonomi yang kritis juga munculnya gerakan separatisme di sejumlah daerah. Ujian terberat Kabinet ini adalah "Peristiwa 17 Oktober 1952" dan "Peristiwa Tanjung Morawa".


Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat menekan Presiden Soekarno agar membubarkan kabinet. Sedangkan Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara merupakan bentrokan antara aparat kepolisian dan para petani liar.


Peristiwa ini mendapatkan sorotan tajam, baik dari pers maupun dari parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Dan pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.


4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)

Kabinet Ali Sastroamijoyo I dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dan merupakan koalisi antara PNI dan NU. Program kerjanya sebagai berikut :

a. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955.

b. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah.

c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.


Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika pada tahun.1955. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952